Technologue.id — Jepang menyatakan kondisi darurat setelah puluhan perusahaan menjadi korban serangan siber bertubi-tubi. Badan Kepolisian Nasional Jepang mencatat setidaknya 53 perusahaan terdampak serangan ransomware. Sejumlah pakar meyakini gelombang serangan ini dibantu kecerdasan buatan atau AI.
Laporan Kyodo News mengungkap korban berasal dari berbagai sektor industri. Beberapa di antaranya adalah perusahaan manufaktur, perusahaan konstruksi, rumah sakit, dan sekolah. Otoritas Jepang belum mengungkap jumlah korban secara spesifik hingga saat ini.
Dua perusahaan telah mengonfirmasi bahwa mereka menjadi korban peretasan. Peritel barang bekas Bookoff Group dan operator kereta api East Japan Railway Company mengaku terdampak. Keduanya menyebut lebih dari 6 juta data pelanggan mungkin telah bocor.
Dampak serangan ini merembet ke sektor keuangan. Financial Times melaporkan regulator layanan keuangan Jepang mulai memperingatkan bank. Bank diminta tidak menerima surat izin mengemudi sebagai bukti identitas calon nasabah.
Peringatan itu dikeluarkan setelah perusahaan penyewaan mobil Times Car diretas. Insiden tersebut menyebabkan foto SIM pengguna bocor. Kondisi ini memperkuat kekhawatiran bahwa data identitas warga kini berada di tangan pihak yang salah.
Menteri Keamanan Siber Jepang Toshiharu Furukawa mengatakan situasi tersebut sudah sangat kritis. Kepala Markas Besar Strategi Keamanan Siber Nasional (NCSH) Masaaki Taiwa menyebutnya sebagai keadaan darurat. Kedua pernyataan itu menegaskan tingkat urgensi yang dihadapi Jepang.
Sejumlah pakar keamanan siber mencurigai serangan ini diperparah oleh AI. Meski belum ada bukti yang mengaitkan deretan serangan dengan penggunaan AI, kecurigaan itu menguat. Teknologi ini dinilai memudahkan hacker menjalankan serangan yang sebelumnya butuh persiapan matang.
Direktur perusahaan keamanan siber Blackpanda Masaki Hiraoka menyampaikan hal serupa. Menurutnya, AI membuat proses serangan menjadi jauh lebih efisien. Hal ini turut memperbesar peluang keberhasilan aksi peretasan.
Nobuo Miwa, presiden perusahaan keamanan siber S&J yang berbasis di Tokyo, menambahkan perspektif lain. AI memungkinkan hacker asing mengatasi hambatan bahasa yang sebelumnya mempersulit serangan. Dengan begitu, target di Jepang menjadi lebih mudah dijangkau.
"AI tidak pernah lelah... Menurut saya, Jepang pada dasarnya sedang menjadi sasaran pengeboman besar-besaran," kata Miwa, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (13/10/2026). Pernyataan itu menggambarkan betapa masifnya tekanan yang diterima Jepang.
Data TrendAI menunjukkan Jepang mencatat lebih banyak insiden keamanan siber dalam sembilan bulan pertama tahun 2026. Jumlah itu melampaui total insiden sepanjang tahun sebelumnya. Lonjakan ini menandakan tren serangan yang semakin agresif.
Jepang juga tidak sendiri menghadapi serangan siber bertubi-tubi. Negara tetangganya, Korea Selatan, turut menjadi target. Beberapa lembaga keuangan dan gereja di sana menjadi korban serangan serupa.
Pola serangan lintas negara ini menunjukkan bahwa ancaman siber kini bersifat regional. Pelaku tidak lagi terbatas pada aktor tunggal, melainkan jaringan yang terorganisasi. Kondisi ini menuntut kerja sama keamanan antarnegara yang lebih erat.
Bagi banyak pihak, insiden di Jepang menjadi pengingat bahwa Keamanan Siber bukan hanya urusan pemerintah. Perusahaan, institusi, hingga individu memiliki peran masing-masing. Kelalaian di satu titik bisa membuka celah besar bagi pelaku.
Sejumlah pengamat menilai kombinasi AI dan otomatisasi membuat serangan siber makin sulit dibendung. Prediksi lama soal tren ancaman digital pun mulai terbukti. Sebagaimana pernah diulas dalam Prediksi Keamanan Siber, eskalasi serangan berbasis teknologi cerdas memang terus meningkat.
Peringkat keamanan siber sebuah negara pun menjadi sorotan. Studi tentang Keamanan Siber Terbaik menunjukkan kesiapan tiap negara berbeda-beda. Jepang, yang selama ini dianggap cukup maju, kini menghadapi ujian besar.
Langkah pemulihan dan investigasi masih berjalan. Otoritas Jepang belum merinci strategi lanjutan untuk menangkal serangan berikutnya. Namun tekanan publik mendorong percepatan penguatan sistem pertahanan siber nasional.
Ke depan, fokus tidak hanya pada penanganan korban. Pencegahan dini, peningkatan literasi digital, dan investasi teknologi keamanan menjadi kunci. Tanpa itu, ancaman serupa berpotensi terulang dengan skala lebih besar.