Technologue.id, Jakarta - Kasus penipuan digital di Indonesia terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan Indonesia Anti Scam Center (IASC), hingga Januari 2026 jumlah laporan penipuan tercatat mencapai 432.637 kasus. Angka ini meningkat dibandingkan Desember 2025 yang mencatat 418.462 laporan.
Dengan jumlah tersebut, rata-rata terdapat sekitar 1.000 laporan penipuan setiap hari. IASC juga mencatat bahwa angka ini tergolong tinggi karena mencapai tiga hingga empat kali lipat dibandingkan negara lain yang umumnya mencatat sekitar 150 hingga 400 laporan per hari.
Tingginya angka ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu semakin waspada terhadap berbagai modus kejahatan digital yang terus berkembang.
Menanggapi fenomena tersebut, CEO dan Co-Founder Privy, Marshall Pribadi, mengungkapkan bahwa salah satu modus yang semakin sering digunakan pelaku adalah penipuan melalui dokumen digital.
Menurut Marshall, pelaku kerap memanfaatkan dokumen seperti invoice palsu, purchase order fiktif, kontrak kerja palsu, hingga dokumen administrasi lainnya yang dikirim melalui email atau pesan instan.
“Dalam banyak kasus penipuan digital, pelaku memanfaatkan rasa panik dan urgensi agar korban tidak sempat melakukan verifikasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, tidak jarang pelaku meminta calon korban untuk mengirimkan data pribadi atau melakukan pembayaran yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian finansial.
Untuk membantu masyarakat menghindari risiko tersebut, Marshall membagikan beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan sebelum mempercayai atau menandatangani dokumen digital.
1. Cermati Sumber dan Konteks Dokumen
Ketika menerima dokumen digital melalui email maupun pesan instan, masyarakat disarankan untuk memeriksa secara teliti detail kontak pengirim, termasuk alamat email dan domain perusahaan.
Perbedaan kecil seperti tanda baca, titik, atau koma dalam alamat email sering kali dimanfaatkan pelaku untuk mengecoh korban. Jika terdapat kejanggalan pada pengirim atau isi dokumen, masyarakat sebaiknya melakukan konfirmasi ulang melalui kanal resmi perusahaan atau institusi terkait.
2. Periksa Tanda Tangan Elektronik
Langkah berikutnya adalah memeriksa keabsahan tanda tangan elektronik yang tertera dalam dokumen. Tanda tangan elektronik yang sah hanya dapat diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang terdaftar secara resmi di Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
Selain itu, masyarakat juga perlu mengecek detail sertifikat digital pada dokumen tersebut, termasuk identitas penerbit, nama PSrE, serta masa berlaku sertifikat. Sertifikat yang sudah kedaluwarsa atau tidak aktif dapat menjadi indikasi risiko keamanan.
Marshall menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik tersertifikasi berbeda dengan tanda tangan hasil scan atau tempelan gambar. Tanda tangan digital yang sah menggunakan sistem enkripsi dan sertifikat digital yang dapat diverifikasi secara teknis.
3. Lakukan Verifikasi Dokumen Secara Online
Sebagai langkah tambahan, masyarakat juga dapat melakukan verifikasi dokumen digital secara gratis melalui situs resmi Privy. Dokumen dalam format PDF dapat diunggah untuk memeriksa validitas tanda tangan elektronik sekaligus memastikan dokumen tidak mengalami perubahan setelah ditandatangani.
Melalui proses verifikasi tersebut, pengguna dapat memperoleh tiga kemungkinan hasil, yaitu dokumen memiliki tanda tangan digital tepercaya, tidak ditemukan tanda tangan digital pada dokumen, atau dokumen dinyatakan tidak sepenuhnya tepercaya.
Hasil terakhir dapat muncul jika sistem mendeteksi ketidaksesuaian seperti identitas penandatangan yang tidak menggunakan sertifikat elektronik dari PSrE terdaftar, adanya perubahan pada dokumen setelah proses penandatanganan, tidak adanya penanda waktu (timestamp) yang tepercaya, atau informasi validasi jangka panjang yang tidak tersedia.
Pentingnya Budaya Verifikasi
Marshall menekankan bahwa meningkatnya kasus penipuan digital menunjukkan pentingnya membangun kebiasaan melakukan verifikasi sebelum mempercayai dokumen digital.
Menurutnya, banyak masyarakat masih menilai keaslian dokumen digital hanya dari tampilannya, padahal dokumen tersebut dapat dimodifikasi tanpa terlihat secara kasat mata.
“Kepercayaan di era digital perlu dibangun di atas verifikasi. Dengan membiasakan diri untuk cek terlebih dahulu sebelum percaya, masyarakat dapat mengurangi risiko menjadi korban penipuan digital,” ujarnya.