Technologue.id, Jakarta - Korea Selatan resmi meluncurkan serangkaian undang-undang penting untuk mengatur pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan (AI), menjadikannya salah satu negara pertama di dunia yang memiliki kerangka hukum komprehensif di bidang ini. Langkah tersebut diambil bahkan sebelum regulasi AI Uni Eropa mulai berlaku secara bertahap hingga tahun depan.

Melalui Undang-Undang Dasar AI Korea, pemerintah menetapkan kewajiban pengawasan manusia terhadap sistem AI yang dikategorikan sebagai berdampak tinggi. Kategori ini mencakup sektor-sektor krusial seperti keselamatan nuklir, penyediaan air minum, transportasi, layanan kesehatan, serta penggunaan di sektor keuangan, termasuk evaluasi kredit dan penyaringan pinjaman.

Selain itu, perusahaan diwajibkan untuk memberi tahu pengguna secara jelas apabila produk atau layanan mereka menggunakan AI berdampak tinggi maupun AI generatif. Setiap keluaran yang dihasilkan oleh AI dan sulit dibedakan dari kenyataan juga harus diberi label yang tegas agar tidak menyesatkan publik.

Meski regulasi telah disahkan, pemerintah memberikan masa tenggang setidaknya satu tahun sebelum sanksi dan denda mulai diberlakukan. Denda maksimal yang dapat dikenakan mencapai 30 juta won Korea Selatan (sekitar Rp343 jutaan), khususnya bagi perusahaan yang gagal memberikan label pada konten yang dihasilkan oleh AI generatif.

Namun, regulasi ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan perusahaan rintisan teknologi. Sejumlah startup menilai bahwa ketentuan hukum yang masih belum sepenuhnya jelas berpotensi mendorong pendekatan yang terlalu berhati-hati, sehingga menghambat inovasi demi menghindari risiko pelanggaran aturan.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Kementerian Sains dan Teknologi Informasi Korea Selatan menyatakan akan menyediakan platform panduan serta pusat dukungan khusus bagi pelaku industri selama masa tenggang berlangsung. Upaya ini diharapkan dapat membantu perusahaan beradaptasi dengan regulasi baru tanpa mengorbankan inovasi teknologi.