Jakarta, Technologue.id – Gubernur Pennsylvania Josh Shapiro resmi menandatangani Artificial Intelligence Deceptive Advertising Act menjadi undang-undang pada Kamis pekan lalu. Regulasi ini mewajibkan seluruh iklan yang tayang di Pennsylvania memuat label pengungkapan penggunaan konten sintetis. Kewajiban itu berlaku mulai dari iklan televisi bernilai jutaan dolar hingga selebaran cetak yang dibagikan di jalan.

Label pengungkapan harus disajikan dalam format yang sama dengan iklan bersangkutan. Artinya, iklan cetak memerlukan keterangan tertulis, sementara iklan audio atau video perlu pengumuman yang mudah dipahami audiens. Aturan ini dirancang untuk memerangi iklan palsu atau menyesatkan yang makin mudah dibuat dengan bantuan konten buatan AI.

Dalam rancangan yang diajukan, beleid tersebut menyebutkan bahwa pengiklan dilarang membuat dan menyebarkan iklan berbasis konten sintetis. Larangan berlaku bila konten itu menciptakan persepsi konsumen yang keliru soal sifat, asal usul, atau keaslian barang dan jasa yang diiklankan. Pengiklan juga wajib menyertakan pengungkapan yang jelas dan mencolok.

“Pengungkapan berdasarkan bagian ini harus menyatakan bahwa iklan tersebut memuat konten yang dimodifikasi atau dihasilkan menggunakan kecerdasan artifisial,” demikian bunyi ketentuan dalam undang-undang tersebut, seperti dikutip dari laporan The Verge.

Karena berlaku untuk semua iklan yang tayang di Pennsylvania, dampak regulasi ini bakal terasa jauh melampaui batas negara bagian. Iklan televisi yang diproduksi di negara bagian lain, bahkan iklan buatan luar negeri, tetap terkena kewajiban serupa selama tayang di wilayah Pennsylvania. Implikasi hukumnya pun berpotensi lintas yurisdiksi.

Langkah Pennsylvania ini sejalan dengan tren yang lebih luas di industri periklanan digital. Sejumlah platform besar sudah lebih dulu bergerak menerapkan transparansi serupa, misalnya lewat label AI di iklan pada hasil pencarian dan YouTube. Kebijakan platform itu menunjukkan bahwa pelabelan konten sintetis mulai menjadi standar baru.

Di sisi lain, para pengiklan kini makin agresif memakai AI generatif untuk merancang materi kampanye. Adopsi teknologi ini bahkan telah merambah ke perangkat profesional, seperti saran salinan iklan yang ditawarkan LinkedIn kepada para pemasar. Kemudahan itu di satu sisi efisien, namun di sisi lain memperbesar risiko penyebaran iklan menyesatkan.

Kekhawatiran serupa juga muncul di kawasan Asia Pasifik. Riset Meta sebelumnya mengungkap bahwa AI dan kreator menjadi motor pertumbuhan bisnis di kawasan ini, sebagaimana dibahas dalam artikel soal motor pertumbuhan bisnis tersebut. Artinya, gelombang konten sintetis dalam iklan bukan fenomena lokal, melainkan bagian dari pergeseran global.

Meski demikian, para pengkritik meragukan efektivitas undang-undang ini. Menurut pemberitaan The Verge, kelemahan utama terletak pada sifat bahasa yang tidak presisi. Frasa seperti “dimodifikasi secara signifikan” dinilai subjektif dan terbuka pada beragam interpretasi.

Selain itu, undang-undang menyediakan pengecualian luas untuk keperluan parodi, satir, komentar, atau kritik. Celah ini dinilai memberi ruang hukum bagi pengiklan untuk bermanuver. Pengiklan bisa berdalih bahwa materi mereka masuk kategori satir atau kritik, sehingga kewajiban pelabelan tidak berlaku.

Persoalan definisi memang menjadi titik rawan dalam regulasi AI. Tanpa pedoman teknis yang rinci, penegakan aturan bergantung pada tafsir aparat dan pengadilan. Bagaimana pengawas iklan menilai sebuah konten “signifikan” atau tidak akan menentukan efektivitas undang-undang ini di lapangan.

Terlepas dari kritik tersebut, langkah Pennsylvania tetap menjadi sinyal penting bagi industri. Regulasi ini merupakan upaya wakil rakyat merespons kehendak pemilih yang makin kuat agar AI berada di bawah kendali legislatif. Tekanan publik terhadap transparansi konten sintetis terus menguat di berbagai negara.

Bagi pelaku usaha, khususnya UMKM yang mengandalkan iklan digital, aturan ini menuntut kehati-hatian ekstra. Materi promosi yang dibuat dengan bantuan AI perlu ditinjau ulang sebelum tayang, termasuk memastikan label pengungkapan terpasang dengan benar. Kepatuhan bukan lagi pilihan, melainkan bagian dari strategi pemasaran yang bertanggung jawab.

Di tingkat industri, muncul pula dorongan untuk membangun infrastruktur AI yang lebih mandiri dan transparan. Langkah seperti bisnis cloud sendiri yang digarap Meta menunjukkan betapa besar taruhan perusahaan teknologi pada AI. Pengawasan regulasi pun dituntut bergerak secepat inovasi teknologinya.

Pengamat memperkirakan undang-undang ini akan memicu tren serupa di negara bagian lain di Amerika Serikat. Bila Pennsylvania berhasil menegakkan aturan, negara bagian lain berpotensi mengadopsi model serupa. Sebaliknya, bila penegakan tersendat, dorongan regulasi bisa mengarah ke rumusan yang lebih ketat.

Pada akhirnya, undang-undang ini menandai babak baru dalam perdebatan soal akuntabilitas AI di ranah periklanan. Publik menuntut kejelasan soal mana konten asli dan mana yang dihasilkan mesin. Pemerintah, platform, dan pengiklan kini dituntut berbagi tanggung jawab untuk menjaga kejujuran informasi.

Seperti halnya pencarian tanpa iklan yang menawarkan pengalaman bebas gangguan komersial, transparansi menjadi nilai jual tersendiri. Konsumen makin sadar dan kritis terhadap konten yang mereka terima setiap hari. Regulasi pelabelan AI pun menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik.