Jakarta, Technologue.id — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. Keputusan ini disampaikannya dalam acara puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional tingkat Provinsi DKI Jakarta 2026 di Jakarta Utara. Penyesuaian tersebut menandai berakhirnya masa tarif Transjakarta yang tidak berubah selama sekitar dua dekade.
Pramono menyebut penyesuaian tarif ini akan dibarengi dengan sejumlah kebijakan lain di sektor transportasi publik. Meski demikian, ia belum mengungkapkan besaran tarif baru yang akan diberlakukan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru memastikan tanggal berlakunya, yakni 1 Januari 2027.
"1 Januari juga akan ada beberapa penyesuaian tarif harga untuk Transjakarta maupun Transjabodetabek," kata Pramono dalam acara tersebut. Pernyataan itu menjadi sinyal resmi pertama bahwa tarif angkutan umum andalan ibu kota akan mengalami perubahan dalam waktu dekat.
Menurut Pramono, tarif transportasi di Jakarta saat ini jauh lebih murah dibandingkan daerah penyangga di kawasan megapolitan Jakarta. Ia menilai selisih tersebut menjadi salah satu alasan mengapa penyesuaian tarif perlu dilakukan. Kondisi ini juga membuat beban subsidi pemerintah daerah semakin besar dari tahun ke tahun.
"Karena di Jakarta ini dibandingkan dengan semua daerah yang ada di penyangga, di megapolitan Jakarta, tarifnya paling murah. Tarifnya paling murah. Bahkan sudah 20 tahun tidak pernah ada penyesuaian tarif," jelas Pramono. Pernyataan itu menegaskan bahwa tarif Transjakarta tergolong paling rendah di kawasan Jabodetabek.
Selain soal tarif, Pemprov DKI Jakarta selama ini memberikan subsidi terhadap tarif transportasi, termasuk kepada masyarakat yang dinilai mampu. Ke depan, subsidi bagi kelompok masyarakat tersebut akan dikurangi. Langkah ini disebut sebagai bagian dari penataan ulang skema subsidi agar lebih tepat sasaran.
Penyesuaian tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan dilakukan bersamaan dengan perluasan penerima layanan transportasi gratis di Jakarta. Jumlah golongan masyarakat yang mendapatkan layanan transportasi gratis akan ditambah dari sebelumnya 15 menjadi 21 golongan. Kebijakan ini menjadi penyeimbang di tengah rencana kenaikan tarif bagi penumpang umum.
Wacana penyesuaian tarif Transjakarta sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, muncul usulan agar tarif Transjakarta naik menjadi Rp5.000 per perjalanan. Usulan itu menuai beragam reaksi dari warganet, mulai dari yang menolak hingga yang memaklumi. Sejumlah pihak menilai kenaikan tarif wajar selama kualitas layanan ikut meningkat.
Baca Juga:
Kritik dari masyarakat terhadap wacana kenaikan tarif sebagian besar menyoroti aspek kualitas layanan. Keluhan yang muncul antara lain soal kondisi armada, kebersihan halte, hingga kepadatan penumpang pada jam sibuk. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menaikkan tarif, tetapi juga membenahi layanan secara menyeluruh.
Di sisi lain, sejumlah pengamat transportasi menilai penyesuaian tarif memang diperlukan agar operator bisa menjaga kualitas layanan. Tarif yang stagnan selama 20 tahun dinilai tidak sebanding dengan kenaikan biaya operasional, termasuk bahan bakar dan perawatan armada. Tanpa penyesuaian, beban subsidi daerah akan terus membengkak.
Transjakarta sendiri merupakan sistem transportasi Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara dan Selatan. Layanan ini beroperasi sejak tahun 2004 di Jakarta dan kini menjadi tulang punggung mobilitas warga ibu kota. Jaringan rutenya terus diperluas hingga mencakup wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Perluasan layanan ke kawasan penyangga membuat penyesuaian tarif Transjabodetabek turut masuk dalam rencana pemerintah. Skema ini dinilai penting agar integrasi antarmoda di kawasan megapolitan Jakarta berjalan lebih rapi. Penumpang dari kota penyangga pun diharapkan mendapat kepastian tarif yang jelas.
Kebijakan penambahan golongan penerima layanan gratis menjadi 21 golongan menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga aksesibilitas. Kelompok masyarakat rentan tetap bisa menikmati transportasi tanpa biaya. Sementara penumpang yang dinilai mampu akan membayar tarif yang disesuaikan.
Sejumlah warganet juga sempat menyoroti isu lain terkait layanan Transjakarta, seperti keluhan soal kondisi fasilitas dan maraknya calo kartu gratis. Isu-isu ini menjadi catatan penting bagi pemerintah menjelang penerapan tarif baru. Perbaikan tata kelola layanan dinilai sama pentingnya dengan penyesuaian tarif itu sendiri.
Hingga kini, besaran tarif baru Transjakarta dan Transjabodetabek masih menunggu pengumuman resmi dari Pemprov DKI Jakarta. Masyarakat diimbau menantikan informasi resmi agar tidak terpengaruh kabar simpang siur. Pemerintah daerah memastikan penyesuaian akan mulai berlaku serentak pada 1 Januari 2027.