Technologue.id, Jakarta – Pesatnya perkembangan ekonomi digital di Indonesia terus mendorong peningkatan transaksi keuangan digital masyarakat. Bank Indonesia mencatat transaksi pembayaran digital mencapai 14,82 miliar transaksi pada kuartal I 2026, atau tumbuh 37,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menunjukkan semakin tingginya adopsi layanan keuangan digital oleh masyarakat.
Namun, di balik pertumbuhan yang menjanjikan tersebut, ancaman kejahatan siber juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pelaku kejahatan digital kini semakin memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk menjalankan aksi penipuan yang lebih canggih dan sulit dideteksi. Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan sepanjang 2025 terdapat 5,2 miliar trafik internet yang berpotensi menjadi jalur serangan siber, dengan 94 persen di antaranya berupa malware yang berisiko tinggi berkembang menjadi serangan ransomware.
Menanggapi tantangan tersebut, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bersama PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) dengan dukungan BPC menggelar forum diskusi bertajuk “Protection in Action: Strengthening Fraud Resilience Across Ecosystem” di Jakarta, Kamis (21/5). Forum ini mempertemukan regulator, pelaku industri, serta mitra strategis guna memperkuat ketahanan dan keamanan sistem pembayaran digital nasional.
Wakil Ketua Umum II AFTECH, Budi Gandasoebrata, menegaskan bahwa keamanan, ketahanan infrastruktur, dan manajemen risiko merupakan fondasi utama dalam membangun sistem pembayaran yang sehat dan berkelanjutan.
“Industri tidak lagi hanya dituntut untuk tumbuh cepat tetapi juga harus tumbuh resilient. Dalam konteks tersebut, Fraud Detection System atau FDS saat ini bukan lagi sekadar fitur pendukung, melainkan infrastruktur krusial bagi industri keuangan digital,” ujar Budi.
Sementara itu, Kepala Direktorat Pembelaan Hukum Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tri Herdianto, menyoroti semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi sektor jasa keuangan seiring meningkatnya penggunaan layanan pembayaran digital, termasuk dompet digital dan QRIS.
“Perkembangan transaksi digital di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan yang didorong oleh semakin luasnya penggunaan e-wallet, termasuk QRIS. Peningkatan ini tentu dibarengi dengan ancaman yang makin kompleks, baik dari sisi metode maupun skala. Kesiapan industri dalam memperkuat keamanan transaksi digital saat ini menjadi sangat krusial,” kata Tri.
Menurutnya, ketahanan terhadap fraud bukan lagi sekadar isu teknis atau teknologi, melainkan pilar utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan keberlanjutan bisnis di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memperkuat perlindungan konsumen dan menjaga kepercayaan publik terhadap layanan keuangan digital.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Jalin, Ario Tejo Bayu Aji, menegaskan bahwa lanskap ancaman yang terus berkembang menuntut pendekatan keamanan yang bersifat kolektif. Salah satu langkah yang dinilai efektif adalah melalui penguatan shared services dan infrastruktur bersama dalam bidang manajemen fraud.
“Pendekatan shared services ini memungkinkan pelaku industri mengoptimalkan investasi serta memaksimalkan efisiensi operasional. Dengan struktur yang terstandarisasi, kualitas keamanan dapat ditingkatkan, respons terhadap insiden menjadi lebih cepat, dan risiko sistemik dapat ditekan secara signifikan,” jelas Ario.
Ia menambahkan, model tersebut juga memungkinkan pelaku industri untuk tetap fokus pada pengembangan bisnis inti, sementara fondasi keamanan dikelola secara profesional dan terkoordinasi.
Selain menghadirkan forum diskusi, AFTECH dan Jalin juga menyelenggarakan sesi Expert Lab yang memberikan pengalaman langsung kepada peserta untuk mencoba sistem Fraud Detection System yang mengintegrasikan data lintas ekosistem pembayaran. Melalui pendekatan ini, setiap interaksi dapat diolah menjadi data yang dipelajari dan dianalisis guna membangun kecerdasan kolektif dalam mendeteksi serta mengantisipasi ancaman secara lebih efektif.